Kamis, 02 Januari 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



Nama  : SYAHRIANA SABIL
Nim     : I111  11  273
Kelas  : GANJIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
Pasal 1
Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi.
Pasal 3
Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
Pasal 4
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk melakukan penguasaan produksi.
Pasal 5
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan.
Pasal 6
Pelaku usaha dilarang membuat rperjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
Pasal 7
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 8
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya.
Pasal 9
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran.
Pasal 10
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
Pasal 11
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk mempengaruhi harga.
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar.
Pasal 13
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan.
Pasal 14
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumiah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa
Pasal 15
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu.
Pasal 16
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
Pasal 17
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 18
Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa.
Pasal 19
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 20
Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah.
Pasal 21
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya.
Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain.
Pasal 23
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya.
Pasal 24
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya.
Pasal 25
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung
Pasal 26
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
Pasal 27
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan.
Pasal 28
Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha.
Pasal 29
Penggabungan atau peleburan badan usaha, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
Pasal 30
Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
Pasal 31
Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
Pasal 32
Persyaratan keanggotaan Komisi.
Pasal 33
Keanggotaan Komisi berhenti.
Pasal 34
Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 35
Tugas Komisi
Pasal 36
Wewenang Komisi
Pasal 37
Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 38
Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi.
Pasal 39
Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 40
Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
Pasal 41
Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti.
Pasal 42
Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi.
Pasal 43
Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan.
Pasal 44
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
Pasal 45
Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha.
Pasal 46
Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 47
Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
Pasal 48
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana atau pidana kurungan pengganti denda.
Pasal 49
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan.
Pasal 50
Yang dikecualikan dari ketentuani undang-undang ini adalah perbuatan dan atau perrjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 52
Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 53
Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar